EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon)

ABSTRAK Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar setiap anak mendapatkan haknya serta menghindarkan anak dari pernikahan yang mungkin akan berdampak negatif baik pada anak tersebut maupun pada pernikahannya. Namun pada kenyataannya lahirnya peraturan tersebut berdampak kepada kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan banyak yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, hal tersebut berbanding terbalik dengan permohonan dispensasi kawin yang ditolak, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mampu mencegah tingginya perkawinan dibawah umur. Rumusan masalah terdiri: 1. Bagaimana penerapan dan dampak setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, 2. Apa yang menjadi kendala bagi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, 3. Bagaimana upaya Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon mengefektifkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan dibawah umur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang membahas tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi sebagai sumber data primer dan studi dokumen sebagai sumber data skunder. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini merumuskan bahwa: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak berjalan efektif, sehingga menyebabkan kenaikan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. 2. Ketidak tegasan dan kejelasan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin maupun tetap melangsungkan pernikan anaknya yang masih dibawah umur tanpa memohonkan penetapan dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. 3. Sikap masyarakat yang tidak taat dengan aturan yang menyebabkan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sulit dalam menekan tingginya perkara permohonan dispensasi kawin, meskipun Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon serta calon mempelai bahkan menolak permohonan dispensasi yang diajukan, Namun sampai saat ini permohonan dispensasi terus meningkat, begitu juga dengan permohonan isbat nikah sebagai imbas dari adanya permohonan dispensasi yang ditolak.