Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Nasional; Kewenangan dan Implementasi dalam Wilayah Otonomi di Aceh

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah berwewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah yang didasarkan atas syariat islam. Pencantuman pengaturan seperti ini tidak lazim sebagaimana terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.
Rumusan masalah dalam disertasi ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?; Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah otonomi Aceh? dan Bagaimana konsep kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh yang di cita- citakan dalam perspektif Peradilan Nasional?. Sedangkan tujuan penelitian disertasi ini yaitu; Untuk mendeskripsikan alasan- alasanketentuan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis setiap implementasi kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah otonomi Aceh; dan Untuk menemukan konsep kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh yang di cita-citakan dalam perspektif Peradilan Nasional.

Metode penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer sepertiUndang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, Salinan putusan Mahkamah Syar’iyah dan sumber-sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; Pertama, bahwa terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama.Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya. Kedua, implementasi kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara konkrit mengacu kepada peraturan Perundang- undangan di lingkungan Peradilan Agama, PerbankanSyari’ah serta Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah sebagai bentuk kewenangan tambahan dalam rangka penegakan Syariat Islam di Aceh. Ketiga, terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah di Aceh ada yang berbentuk vonis (putusan), kemudian penetapan, dan menghukum. Selanjutnya terkait dengan konsep kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang dicita-citakan adalah perlunya Qanun Aceh tentang mu’amalah, Qanun Aceh tentang teknis kasasi dan peninjauan kembali perkara hukum di Mahkamah Agung.